Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan tonggak sejarah dari semangat kemerdekaan, keadilan dan peradaban dunia serta semangat kemanusiaan. Namun, jauh sebelum deklarasi universal HAM, Indonesia sudah mengesahkan Undang Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan pada alinea pertama Pembukaan, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Penjajahan yang dimaksud founding fathers bangsa Indonesia dahulu adalah segala macam bentuk model penjajahan, bisa yang secara terang-terangan dilakukan, seperti perang fisik. Atau penjajahan model gaya baru, dengan menjajah ekonomi sebuah negara melalui penghisapan manusia oleh manusia.

Semua bentuk penjajahan, pasti akan mengakibatkan korban yang tidak sedikit, dan korban itu selalu adalah rakyat miskin yang tidak mempunyai daya lindung dan kemampuan untuk mempertahankan diri. Penjajahan berupa perang fisik, akan menimbulkan gonjang ganjing ekonomi yang mengakibatkan rakyat miskin semakin miskin. Tetapi, penjajahan ekonomi-pun, akan mengakibatkan rakyat miskin lebih-lebih menjadi sengsara.

Negara dimanapun berada, selalu dibangun oleh Rakyat. Rakyat yang terdiri dari tukang becak, tukang sayur, buruh, tani, nelayan. Sehingga menjadi sebuah kebanggaan bagi Pemimpin sebuah negara, ketika dirinya dapat duduk bersama dengan para pembangun Negara tersebut. Dengan dasar itulah, dasar-dasar negara harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan tanggung jawab negara terhadap pembangun negara.

Hampir sebagian besar, Indonesia memiliki rakyat yang terdiri dari Buruh. Sehingga, wajar founding fathers bangsa Indonesia ini, menamakan Buruh sebagai Soko Guru Revolusi. Pada kenyataannya pula, dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan secara tegas, “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Juga untuk menjamin hak kolektifitas (hak bersama-sama) dalam melakukan kegiatan kolektif, ditegaskan pula dalam Pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dalam masa yang dinamakan Reformasi, amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur semakin tegas mengenai hak asasi manusia di dalam Pasal 28A Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya, kepada siapapun, diberikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, ketika hak tersebut hendak/sedang/telah dirampas oleh orang lain. Penyempurnaan ketentuan tersebut, terdapat pada ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Buruh sebagai Soko Guru Revolusi, dalam perjuangannya mempertahankan hak hidup dan kehidupannya, sudah barang tentu harus menyatukan diri dalam gerakan kolektif, karena bentuk penjajahan yang dihadapi oleh Buruh adalah penjajahan ekonomi, dengan gaya penjajahan penghisapan manusia oleh manusia. Sehingga Pasal 28D ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal ini didasari pada gaya penjajahan fisik, yang menjadikan rakyat Indonesia sebagai Buruh tanpa Upah, dan tidak diperlakukan secara adil, karena setiap buruh yang mengadukan tindakan majikan, maka tidak ada sanksi bagi majikan tersebut, tetapi sebaliknya – jika majikan yang mengadukan buruh, maka buruh tersebut akan diberikan sanksi yang sangat tidak berperi-kemanusiaan.

Buruh sebagai bagian dari pembangun negara, juga berhak menentukan sikap sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28E ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Yang kemudian, hak menyatakan pikiran dan sikap tersebut, dilindungi oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Buruh juga bukan hanya berhak hidup saja, tetapi juga berhak mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin, sebagaimana telah diatur dalam bingkai konstitusi Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemberian tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab negara kepada pembangun negara, yaitu diantaranya buruh, dengan menerapkan bentuk perlindungan sosial sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28H ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”.

Bahkan, negara menjamin kebebasan dari perlakuan yang diskriminatif, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Serta, negara juga wajib mengembangkan perlindungan sosial melalui amanat Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Sumber : http://www.satudunia.net/?q=content/buruh-desak-pemerintah-tegakkan-hak-konstitusi-perburuhan

1 Response so far »

  1. 1

    asepmuhammadrizal@yahoo.co.id said,

    ya……….dan semuamya rame melanggar…..


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: